Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah

Awal mulanya keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan pada masa Pemerintahan Bupati Kuningan R. ARUMAN WIRANAGGAPATI dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 85 / UP / 12 – SK / 1970, tanggal 25 Juni 1970 tentang Struktur Organisasi Sekretaris Pemerintah Kabupaten, yang didalamnya ada Biro Keuangan dengan membawahkan Bagian Pendapatan, bagian tersebut merupakan cikal bakal yang menempuh selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu pada tanggal 30 Maret 1972, Bupati Kuningan dengan kebijakan dan kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 17 / SK / Kab. UP. 4 / 1972 tentang Pemisahan Bagian Pendapatan pada Biro Keuangan Sekretaris Pemerintah Daerah, menjadi “DINAS PERPAJAKAN DAN PENDAPATAN”. Hal ini mulai terhitung  1 April 1972 resmi memisahkan sebagai lembaga teknis yang fungsinya mengelola Pajak dan Pendapatan Daerah. Bersamaan dengan itu pula, untuk mengukuhkan para personalia dan staf pelaksananya Bupati Kuningan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 39 / KP.1 / SK / 72, tanggal  30 Maret 1972 tentang Penunjukan Personalia dan para Pejabat pada Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Kuningan, dengan Kepala Dinas dipercayakan kepada seorang pegawai senior yang membidangi hal itu bernama IDRUS.

Perjalanan kurun waktu 5 (lima) tahun kemudian adanya tuntutan perubahan dan pembaharuan terutama dibidang Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri, baik di pusat maupun daerah, hal ini bertujuan untuk keseragaman dalam pengelolaan Perpajakan di seluruh Indonesia, maka dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusannya Nomor : KUPD / 713 / 41 – 44, tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, maka dengan adanya SK Mendagri tersebut Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 17 / DP / 003 / XII / 1978, tanggal 6 Desember 1978 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Tk. I Jawa Barat Nomor : 665 /OK / HUK / SK / 1979, tanggal 23 Juni 1979 serta di undangkan dalam Lembaran Daerah Nomor : 7 seri D Nomor : 5. Bila  melihat dari histori perjalanan waktu dan data tersebut secara Deyure dan Defacto Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan sebagai lembaga teknis dimulai sejak 1 April 1972.

Namun demikian pembuktian itu didukung oleh agenda pergantian pimpinan antar waktu dari tahun ke tahun sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang sebagai berikut :

Nama-nama Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan :

No

Nama Kepala Dinas

Periode

Ket

1

Idrus

Th. 1972 s/d 1974

 

2

Drs. Karjana

Th. 1975

PJS

3

Drs. Harsa Sutisna Winata

Th. 1975

PJS

4

MS. Wangsa Praja

Th. 1975 s/d 1977

 

5

Suyana, BA

Th. 1977 s/d 1980

 

6

P. Supardi, BA

Th. 1980 s/d 1982

 

7

Dodo Sutjarda Sukmadjati, SH

Th. 1982 s/d 1994

 

8

H. Djadjang Syartum

Th. 1994 s/d 1996

 

9

Uha Suhardi

Th. 1996 s/d 1998

 

10

Drs. H. Rustana Dipradja

Th. 1999 s/d 2001

 

11

Drs. H. Momon Rochmana, MM

Th. 2001 s/d 2004

 

12

Drs. H. Yuyun Nasrudin, M.Pd

Th. 2004 s/d 2006

 

13

Drs. H. Djamaluddin Noer, MM

Th. 2006 s/d 2009

 

14

Drs. Didi Suhendi

Th. 2009 s/d 2010

 

15

Drs. A. Taufik Rohman,M.Si, M.Pd

Th. 2010 s/d 2013

 

16

Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M,Si

Th. 2013 s/d skrg

 


Visi dan Misi

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN KUNINGAN MENETAPKAN PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2013 – 2018, SEBAGAI BERIKUT :

V I S I

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL, DENGAN BERORIENTASI PADA KEPUASAN PUBLIK

UNTUK MEWUJUDKAN VISI TERSEBUT DITETAPKAN MISI SEBAGAI BERIKUT :

M I S I

  1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.
  2. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI POTENSI PENDAPATAN DAERAH.
  3. PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)
  4. PENINGKATAN SINERGITAS DAN JEJARING DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Mengkoordinasikan dan mengendalikan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Fungsi

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pendapatan
  2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas
  3. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

 

Sumber : dispenda.kuningankab.go.id


Layanan - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Layanan Publik - Instansi