Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

II. SEJARAH SINGKAT.

A.MASA PEMBENTUKAN.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1946. Kemudian terbit UU No.8 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang - undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahkannya Undang - Undang Darurat No. 16 tahun 1950 menjadi Undang - Undang No.5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.Ketua Pengadilan Negeri karena jabatan nya menjadi Ketua Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan Undang - Undang No.6 tahun 1950 Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagaipengusut,penuntut dan penyerah perkara. Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahirlah Undang - Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonmesia.Undang - undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai Implementasi pasal 35 Undang -Undang No.29 tahun 1954 lahirlah Undang - Undang No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara dalam Undang - undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim umum di dalam penyelesaian perkara. Jika dilihat pembetukannya, Pengadilan Militer yang saat itu disebut dengan Mahkamah Militer merupakan salah satu organisasi dalam susunan organisasi Badan Pembinaan Hukum ABRI (Babinkum ABRI) yang tergabung dalam Badan Kemahkamahan Militer yang disingkat Bamahmil, sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 lampiran "K" pasal 4 huruf f nomor 1. Dalam Keputusan yang sama pasal 22 disebutkan bahwa Bamahmil adalah sebutan Kelompok Badan Yustisi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan ABRI sebagai bagian dari Peradilan Negara, yang terdiri dari :

  1. Mahkamah Militer Agung, disingkat Mahmilgung.
  2. Mahkamah Militer Tinggi, disingkat Mahmilti.
  3. Mahkamah Miiter, disingkat Mahmil.
  4. Mahkamah Militer Luar Biasa, disingkat Mahmilub.

Selengkapnya...

 

Sumber: dilmil-denpasar.go.id