Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

SEJARAH PERADILAN MILITER DI INDONESIA

a. Masa Pendudukan Belanda dan Jepang

Sebelum perang Dunia ke-II, Peradilan Militer Belanda di Indonesia dikenal dengan "Krijgsraad" dan "Hoog Militair Gerechtshof". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh "Krijgsraad" untuk tingkat pertama dan "Hoog Militair Gerechtshof" untuk tingkat banding.

Sedangkan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda di periksa dan di adili oleh "Zeekrijgsraad" dan "Hoog Militair Gerechtshof" , "Krijgsraad" terdapat di kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing. Dengan demikian penguasa Belanda di Jawa-Madura maupun diluar daerah mengadakan "Temporaire Krijgsraad" yaitu Mahkamah Militer sementara yang di beri wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan Militer serta bukan di golongkan dalam bangsa Indonesia. Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, Oditur ialah Jaksa landgerecht.

Mahkamah Militer Sementara (Belanda) itu bersidang dengan Majelis Hakim. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya melakukan kelanjutan dari "Het Hooggerechtshof Ver Indonesie" (Mahkamah Agung pemerintah Hindia Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan R.0 tahun 1842 dan Het Hooggerechtshof (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan Raad Van Justitie (RV) yaitu peradilan—peradilan sehari-hari bagi orang-orang Eropa dan yang di samakan dengan mereka. Het Hooggerechtshof berkedudukan di Jakarta.

b. Masa Sesusah Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 s/d 1970)

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, merupakan titik awal penegakan hukum oleh Bangsa Indonesia. Tanggal 18 agustus 1945 disahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara RI yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dan kaedah yang fundamental berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan.

Selengkapnya...

Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Keppres Nomor : 56 tahun 2004 pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari  Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari  Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004. Sedangkan pasal 10, Keppres No. 56 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai organisasi , administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang tidak bertentangan dengan keputusan presiden ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan keputusan presiden ini.

Mendasari ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebelum terbitnya struktur organisasi dan prosedur baru sebagai realisasi dari perubahan sebagaimana tercantum dalam Keppres No.56 tahun 2004 , maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta  masih  menggunakan  acuan  Organisasi dan Prosedur  berdasarkan   Kep Pangab No. Kep/01/1984, akan tetapi dengan tuntutan , beban tugas dan fungsi peradilan satu atap dalam reformasi peradilan, Dilmil II-08 Jakarta mengadopsi / menyelaraskan ketentuan Kep Pangab No. Kep/01/1984 dengan Organisasi Pengadilan Tinggi di jajaran Mahkamah Agung RI.

Selengkapnya...

Visi & Misi

VISI

"TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA YANG AGUNG"

MISI

Menjaga kemandirian Pengadilan MIliter II-08 Jakarta Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-08 Jakarta

 

Sumber: www.dilmil-jakarta.go.id