MK Bacakan Putusan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Hari Ini

By PUBinfo Redaksi 04 Mei 2021, 10:57:27 WIB | dibaca : 144 pembaca

MK Bacakan Putusan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Hari Ini

Gedung Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi atau judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK hari ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU KPK hasil revisi.

"MK dijadwalkan akan membacakan putusan uji formil dan uji materiil pada Selasa pekan depan (hari ini)," demikian keterangan tertulis ICW yang diunggah di situs ICW, seperti dilihat Senin (3/5/2021).

ICW menjelaskan, ada empat hal yang patut menjadi perhatian. Pertama, ICW menilai DPR telah menghilangkan nilai demokrasi dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Kedua, substansi revisi UU KPK bertentangan dengan banyak putusan MK. Dalam bagian ini substansi yang dimaksud adalah perubahan Pasal 3 UU KPK tentang independensi dan Pasal 40 UU KPK terkait kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)," sebut ICW.

Ketiga, ICW menilai banyak ketidakjelasan norma dalam UU KPK baru. Poin yang paling mencolok ada pada Pasal 37 A dan Pasal 37 B UU KPK baru perihal pembentukan Dewan Pengawas dengan segala tugas-tugasnya.

"Keempat, revisi UU KPK sarat akan kepentingan politik. Untuk tiba pada kesimpulan itu bukan hal yang sulit, jika dilihat, produk legislasi kontroversi ini dihasilkan secara kilat, praktis hanya 14 hari saja. Selain itu, revisi UU KPK juga sedari awal tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2019 namun tetap dipaksakan," tulis ICW.

"Atas problematika di atas, Indonesia Corruption Watch mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil dan uji materiil UU KPK baru," tulis ICW.

Sebelumnya, peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut Koalisi Guru Besar Antikorupsi, yang terdiri atas 51 guru besar dari berbagai universitas di Indonesia, telah mengirimkan surat ke MK. Inti dari surat tersebut dimaksudkan agar MK membatalkan pengundangan revisi UU KPK.

Adapun dalam surat tersebut Koalisi Guru Besar Antikorupsi menyampaikan situasi terkini pemberantasan korupsi pasca-perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2019. Koalisi Guru Besar menilai pemberantasan korupsi berada di ujung tanduk. Hal tersebut terlihat di dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang turun daripada tahun sebelumnya.

Koalisi Guru Besar Antikorupsi menilai UU KPK yang baru melemahkan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Justru berbagai permasalahan datang ke KPK sejak UU KPK direvisi.

"Seperti yang diketahui bersama, substansi UU No 19 Tahun 2019 secara terang benderang telah melumpuhkan lembaga antirasuah itu, baik dari sisi profesionalitas dan integritasnya," demikian surat Koalisi Guru Besar Antikorupsi dalam suratnya.

 

Sumber : detik.com