Pengadilan Militer I-05 Pontianak

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Latar Belakang

Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara, karena militer adalah bagian dari dari suatu masyarakat/bangsa yang melakukan tugas khusus yaitu melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata. Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah - kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya di awasi dengan ketat. Bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin, yang bertolak dari adanya hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan Militer sebagai wujud nyata bagi masyarkat umum adalah lembaga penegakan hukum/displin bagi para anggota militer. Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan sejarah peradilan militer dari zaman pendudukan Belanda hingga masa sekarang ini. Paparan tersebut tidaklah selengkap yang seharusnya sebuah sejarah, tapi hanya terbatas pada garis-garis besar atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah peradilan militer di Indonesia.

II. Rumusan Masalah

Keadaan negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an berada dalam keamanan yang tidak stabil. Pemberontakan terjadi dimana-mana, yang menuntut kerja keras militer untuk memberantasnya demi terciptanya iklim negara yang aman dan tentram. Kerja militer ini membutuhkan lembaga peradilan untuk menjamin penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar hukum. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

  1. Bagaimanakah system peradilan militer di Indonesia pada masa pendudukan Belanda dan Jepang?
  2. Bagaimanakah sistem peradilan militer Indonesia dimasa kemerdekaan?
  3. Mengapa diadakan pemisahan peradilan umum dengan peradilan militer?

III. Metode Penulisan

Salah satu corak karya tulis yang penting adalah tulisan disusun berdasarkan riset. Penulisan makalah ini dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu menggunakan literatur buku, kamus dan undang-undang sebagai referensi. Untuk mempermudah memahami tulisan ini, penulis memaparkan sejarah peradilan berdasarkan fase-fase perkembangan peradilan militer sejak zaman pendudukan Belanda hingga saat ini

Selengkapnya...

Visi dan Misi

V i s i :

"Terwujudnya Badan Pengadilan Militer yang Agung".

M i s i :

  1. Menjaga Kemandirian Badan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
  2. Terwujudnya Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
  3. Meningkatkan Kualitas Kerja Hakim dan Panitera serta Staf (Struktural) Badan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi dilingkungan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kompetensi Pengadilan Militer :

Kompetensi absolut peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  Pada pokoknya menyatakan :

Mengadili Tindak Pidana Militer

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

Prajurit;

  1. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
  2. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang  dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
  3. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang ber-dasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit ber-dasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam  lingkungan peradilan militer.

Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding

Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang :

  • Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
  • Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah  hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“.

2. Susunan Peradilan Militer

Susunan peradilan dalam lingkungan peradilan militer dijelaskan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer  terdiri dari  Pengadilan Militer; Pengadilan Militer Tinggi; Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
Kekuasaan Pengadilan Militer dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

“Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah :

  • Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
  • Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya ‘ termasuk tingkat kepangkatan’ Kapten ke bawah; dan
  • Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer“.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

1. Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama :

a.  Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah :

  • Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
  • Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya ‘termasuk tingkat kepangkatan’ Mayor ke atas; dan
  • Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

2. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

3. Pengadilan  Militer  Tinggi  memutus  pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya “.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama telah diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 42 menjelaskan :

“Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding”.

Pasal 43 menjelaskan :

1. Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :

  • Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
  • Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
  • Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi :

  • Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
  • Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama;

3. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara  Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan  Militer  atau  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan
Umum“.

Di samping itu, Pengadilan Militer Utama mempunyai fungsi pengawasan yang diatur Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada pokoknya  :

1. Penyelenggaraan peradilan :

  • Pengadilan Militer;
  • Pengadilan Militer Tinggi; dan
  • Pengadilan Militer Pertempuran.

2. Tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya : Untuk itu Pengadilan Militer Utama berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Kemudian memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya, Pengadilan Militer Utama juga berfungsi untuk meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung“.

Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer :

“Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran “.

Sumber: dilmil-pontianak.go.id