Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

1. Riwayat Singkat Propinsi Kalimantan Barat

Atas dasar undang-undang Nomor 25 tahun 1956, Kalimantan Barat mendapat status sebagai daerah Propinsi Otonom dengan ibukota Pontianak. Kedudukan sebagai daerah otonom ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957. Selanjutnya tanggal ini dianggap sebagai hari jadi Propinsi Kalimantan Barat. Namun mulai tahun 2002 Hari Jadi Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat diperingati setiap tanggal 28 Januari.

Sejak ditetapkannya sebagai Daerah Propinsi Otonom yaitu pada 1 Januari 1957 maka sampai saat ini, Kalimantan barat telah dipimpin oleh sepuluh Pejabat Gubernur Kepala Daerah. Gubernur Drs. Cornelis, MH adalah Pejabat Gubernur Propinsi Kalimantan Barat pada saat ini dan mulai bertugas sejak 14 Januari tahun 2008.

Dewasa ini daerah pemerintahan propinsi Kalimantan Barat sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 terbagi menjadi sepuluh kabupaten, dua kota sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak.
     
2. Dasar Hukum

  • Propinsi Kalbar diresmikan : Tanggal 1 Januari 1957
  • Dasar Hukum : UU No. 25/1956
  • Ibukota : Pontianak
  • Kepala Daerah : Dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu seorang Wakil Gubernur

3. Nama-nama Gubernur Kalimantan Barat

Kalimantan Barat sejak berdiri hingga sekarang telah dipimpin sepuluh orang Gubernur terdiri dari:

1. Adji Pangeran Aflus (1957 - 1957)
2. Djenal asikin Judadiberata (1958 - 1959)
3. YC Oevang Oeray (1960 - 1966)
4. Kolonel Soemadi Bc Hk (1967 - 1972)
5. Kolonel Kadarusno (1972 - 1977)
6. Mayjen (Purn) Soedjiman (1977 - 1978)
7. Brigjen Parjoko Suryokusumo (1987 - 1993)
8. Mayjen H.A. Aswin (1993 - 2003)
9. H. Usman Ja`far (2003 - 2008)
10. Drs. Cornelis, MH (2008 - 2013)


Visi, Misi, Sasaran Dan Strategi Pembangunan

VISI

"Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Yang Beriman, Sehat. Cerdas, Aman, Berbudaya Dan Sejahtera"
Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, dan kaidah agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama akan semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan identitas masyarakat Kalbar.
Sehat mengandung pengertian bahwa SDM Kalbar akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik.
Cerdas mengandung pengertian bahwa SDM Kalbar akan memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang kehidupan masyarakat sangat heterogen tetap dapat hidup bersama ,dalam suasana yang harmonis, sinergis dan saling pengertian.
Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya masyarakat Dayak, Melayu, Cina, dan lain-lain akan menjadi jati diri masyarakat Kalbar, yang akan tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial.
Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalbar akan mengalami perkembangan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih baik, memiliki lembaga ekonomi yang tertata dan berfungsi dengan baik, perekonomian efisien dan stabil dengan produktivitas yang tinggi, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap, sehingga hak-haknya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya.

MISI

  1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
  2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
  3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
  4. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
  5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
  6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
  7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
  8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
  9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
  10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

  1. Meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan perkapita di atas rata-rata kebutuhan hidup minimum.
  2. Meningkatnya SDM yang cerdas, beriman dan berbudaya.
  3. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lapangan pekerjaan serta meningkatnya produktivitas usaha yang efisien dan efektif.
  4. Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan dengan mendorong masuknya investor dalam dan luar negeri.
  5. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
  6. Meningkatnya pembangunan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan, termasuk meningkatnya pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan.
  7. Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.

PREDIKSI INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

INDIKATOR

Satuan

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

Tingkat pengangguran

%

6,86

6,58

6,31

6,05

Penduduk miskin

%

12,40

11,90

11,40

10,90

Angka harapan hidup

Th

70,3

71,0

71,6

72,3

Angka melek huruf

%

93,6

94,6

95,5

96,5

HDI / IPM

Nominal

71,4

72,6

73,9

75,2

APBD Prov. Kalbar

Milyar Rp.

1.180

1.322

1.494

1.673

Investasi PMA

Juta US$

618

647

664

668

laju pertumbuhan ekonomi

%

6,15

6,61

6,90

7,19

Pendapatan perkapita

Juta Rp.

9,848

10,583

11,318

12,053

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi Umum

  1. Fokus kepada program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) tinggi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
  2. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
  3. Standarisasi setiap kegiatan pembangunan, menuju standar nasional dan standar internasional

Strategi Khusus

  1. Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah
  2. Strategi Kebijakan Pengalokasian APBD
  3. Strategi Kebijakan Pembangunan Kesehatan
  4. Strategi Kebijakan Pengelolaan Pemerintahan
  5. Strategi Kebijakan Pengembangan SDM
  6. Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam
  7. Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  8. Strategi Kebijakan Pembangunan lnfrstruktur Dasar
  9. Strategi Kebijakan Pembangunan Aparatur Pemda
  10. Strategi Kebijakan Pembangunan lnvestasi
  11. Strategi Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan

 

Sumber: kalbarprov.go.id