AMINDO - Asosiasi Mediator Indonesia

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

Sejarah Perkembangan

Sejarah

Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) berdasarkan Keputusan Pertemuan Nasional Mediator Indonesia yang diadakan pada tanggal 14 Maret 2008 di Jakarta Nomor 01/Kpts-PNMI/III/2008 tentang Deklarasi Pembentukan Asosiasi Mediator Indonesia yang telah dituangkan dalam Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Mediator Indonesia Nomor 15 tanggal 19 September 2008 dibuat dihadapan Notaris Catherina Situmorang, SH. Ide dan gagasan awal pendirian berasal dari Pendiri awal Asosiasi Mediator Indonesi (AMI) berkedudukan di Surabaya yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tanggal 11 Mei 2006 Notaris Nyoman Gede Yudara, SH di Surabaya dan telah dibubarkan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Suhardi Hadi Santoso, SH Jakarta, memperoleh pengesahan Asosiasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-102.AH.01.06. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 94 TBN 475 Tahun 2008.

Sebagai organisasi yang anggotanya memiliki profesi sebagai mediator, Mahkamah Agung RI telah memberikan dukungan prinsip sebagai wadah Profesi Mediator Nomor 52/WKMA.NY/XI/2008 tanggal 26 November 2008 dan berdasarkan Putusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104/SK/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Pemberian Akreditasi kepada Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi (LP3M), pelaksanaannya telah dituangkan dalam Kesepahaman Bersama Badan Penelitian & Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tentang Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan Mediator tanggal 28 Juli 2011. Karena itu AMINDO memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat Mediator yang berlaku untuk menjalankan jasa mediasi di dalam dan di luar pengadilan diseluruh Indonesia sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kemitraan penyelesaian perselisihan, sengketa, konflik dan perkara perdata secara damai di luar dan di dalam pengadilan melalui mediasi, pendidikan dan pelatihan mediator telah memperoleh dukungan kemitraan dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor 420/345/SC tanggal 09 Februari 2009 tembusan kepada seluruh Gubernur Provinsi di Indonesia demikian juga dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Kesepahaman Bersama telah ditandatangani pada tanggal 24 November 2010, dengan BUMN Executive Club tanggal 06 Mei 2009, dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3507/27.3-100/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Kemitraan Penyelesaian Perselisihan, Sengketa, Konflik dan Perkara Perdata Pertanahan pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Mediasi dan Mahkamah Agung RI melalui surat nomor 673/PAN.2/653/P/10/SK.Perd. tanggal 8 November 2010 memberikan dukungan penuh penyelesaian pertanahan melalui AMINDO.

Pada tanggal 28 November 2009 Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2345/IX/2009 telah menetapkan alternatif penyelesaian perselisihan, sengketa dan perkara melalui mediasi untuk diajarkan kepada peserta PPRA/PPSA Lemhannas RI.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perkumpulan AMINDO (Asosiasi Mediator Indonesia) adalah di bidang sosial, pembinaan kesamaan profesi, yaitu :

  1. Menghimpun, membina dan meningkatkan kemampuan para mediator agar lebih terampil dan profesional menyelesaikan perselisihan, konflik, sengketa dan atau perkara untuk memperoleh kesepakatan perdamaian para pihak melalui prosedur Mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan.
  2. Sebagai wadah penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial diantara anggota dan antara anggota dengan pengguna jasa mediator, lembaga peradilan, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta nasional, badan usaha penanaman modal asing, serta perbankan nasional
  3. Sebagai mitra pemerintah, legislatif, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah /konstitusi Republik Indonesia, dalam rangka mendorong pembaruan hukum untuk menrapkan Alternatif Penyelesaian Sengketa modern, perdamaian para pihak melalui sistem mediasi
  4. Sebagai wadah peran serta mediator dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional khususnya dalam bidang penyelesaian perselisihan, konflik, sengketa dan perkara melalui sistem mediasi

 

Sumber : amindo.org


Layanan - AMINDO - Asosiasi Mediator Indonesia

Layanan Publik - Instansi