Swasta-Pemerintah Bergandengan, Sentul Tegaskan Kesiapannya Jadi Venue MotoGP Indonesia

By PUBinfo Redaksi 04 Feb 2016, 08:58:05 WIB | dibaca : 495 pembaca

Swasta-Pemerintah Bergandengan, Sentul Tegaskan Kesiapannya Jadi Venue MotoGP Indonesia

Ilustrasi Sirkuit Sentul

Jakarta - Sentul menegaskan kesiapannya menjadi venue MotoGP Indonesia dengan keterlibatan pihak swasta sebanyak-banyaknya, tanpa membebani uang negara.

Demikian disampaikan advisor Sirkuit Sentul, Irawan Sucahyono, menanggapi sikap Dorna yang tetap memberi kesempatan kepada Indonesia untuk tetap menghajat event MotoGP 2017-2019.

Kemarin perwakilan Dorna bertemu dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang meminta waktu tambahan untuk mematangkan lagi konsep penyelenggaraan, setelah melewati deadline sebelumnya pada 30 Januari lalu.

"Ini menunjukkan bahwa Dorna memang sudah naksir sama Indonesia, karena selama ini hubungan yang terjalin sudah baik. Fleksibilitas dari mereka itu merupakan poin yang mempermudah Indonesia," tutur Irawan dalam perbincangan dengan detiksport, Kamis (4/2/2016).

"Oleh karena itu, yang kedua adalah, Indonesia jangan sampai terlena (dengan kebaikan Dorna itu). Ini soal profesionalisme. Kita pun harus mengambil tindakan-tindakan untuk mengimbangi keinginan mereka. Kalau tidak, nanti mereka bisa meras tidak dihargai."

Terkait Sentul Irawan mengatakan, pihaknya telah menawarkan konsep yang menyeluruh tentang kesiapan mereka untuk menjadi sirkuit penyelenggara. Konsep yang telah dituangkan dalam masterplan itu telah diserahkan kepada Kemenpora sebulan yang lalu.

"Intinya, event ini dikerjakan oleh swasta, yang kita undang untuk berinvestasi demi kemajuan olahraga di tanah air. Kami sangat yakin, banyak kok swasta yang mau terlibat. Dan semua perhitungan bisnisnya juga sudah kita rancang, termasuk misalnya soalnya pengembalian (investasi) itu, yang mana maksimal tiga tahun, dan ujung-ujung menguntungkan buat semuanya, karena selama tiga tahun itu 'kan bisa menggelar event-event lain, tidak cuma MotoGP yang ibaratnya gong besarnya," papar dia.



Pengelola Sentul tidak menampik anggapan sebagian kalangan masyarakat bahwa kondisi sirkuit mereka saat ini memang terkesan lawas dan jadul. Namun, mereka menjamin sudah menyiapkan rencana-rencana untuk memoles ulang wajah Sentul.

"Renovasi sirkuit itu sudah jadi urusan kami, tanggung jawab kami, dan akan kami kerjakan dengan pembiayaan murni dari swasta. Khusus untuk MotoGP 2017 kami sebenarnya bahkan sudah sign kontrak dengan perancang sirkuit paling terkenal di dunia, Hermann Tilke. Bayarannya mahal, 1 juta euro, dan kami (Sentul) sudah panjar 200 ribu euro. Tilke sendiri yang mengatakan, dia siap mengubah Sentul menjadi sirkuit dengan Grade 1A, yang mana itu berarti Sentul bisa diubah lagi menjadi sirkuit yang bisa menghajat balapan sekelas MotoGP dan Formula 1. Jadi, jangan dilihat sekarang, tapi lihat Sentul ke depan," kata Irawan.



Ia menambahkan, dalam Letter of Intent (LOI) terakhir antara pemerintah dengan Dorna, disebutkan bahwa Dorna akan mulai mengecek sirkuit terpilih pada bulan Juni. Di bulan September sirkuit tersebut minimal harus sudah ada progress di atas 50%, karena di bulan November mereka akan mengeluarkan kalender untuk musim 2017. Jika belum siap, sangat mungkin Indonesia akan dicoret.

Dikatakan Irawan, walaupun pembiayaan MotoGP Indonesia ditopang oleh swasta, namun negara tetap harus menjadi pendamping. Sebab, pertama, event ini mengatasnamakan negara/pemerintah. Kedua, ada hal-hal yang secara teknis terkait dengan fasilitas yang memerlukan campur tangan dari pemerintah terkait.

"Itu sebabnya, namanya adalah MotoGP Indonesia, MotoGP Italia, MotoGP Qatar, dan lain-lain. Kalau ada MotoGP Jerez, MotoGP Catalunia, atau MotoGP Valencia, misalnya, itu karena kerja samanya juga dengan pemerintah daerah-daerah tersebut."

Karena terkait hal itu, maka promotion fee menjadi tanggungan pemerintah. Biaya sebesar 7 juta euro per tahun untuk Indonesia itu pun ada kelonggaran: 50% dibayarkan dua bulan sebelum event, sisanya dua bulan setelah penyelenggaraan.

"Pada pertemuan-pertemuan awal di pertengahan 2015, MotoGP ini sebenarnya ditawarkan Dorna kepada Kementerian Pariwisata, sebagai bagian dari program promosi Indonesia. Bahwa kemudian dialihkan kepada Kemenpora, itu hal yang sangat wajar, karena memang ada unsur olahraganya di situ.

"Makanya, ketika event ini diputuskan sebagai programnya pemerintah, sejak awal rapat-rapat MotoGP juga selalu dihadiri oleh perwakilan dari berbagai institusi terkait, seperti Kemsesneg, Kemendagri, KemenPUPera, Bekraf, BKPP, dan lain-lain, untuk mendapatkan konsep terbaik," papar Irawan.


Sentul sendiri tetap pada sikapnya bahwa urusan sirkuit menjadi ranah pihak swasta – dan mereka menegaskan kesanggupannya. Hal-hal yang menjadi ranahnya pemerintah adalah yang sifatnya "memfasilitasi".

"Keamanan, misalnya, itu 'kan ranahnya negara, karena tidak mungkin dilakukan oleh swasta. Soal cukai, misalnya, karena akan ada banyak sekali logistik yang harus masuk ke Indonesia. Di situ pemerintah dapat memudahkan memfasilitasi, karena itu memang ranahnya mereka."

Bagaimana dengan infrastruktur lain semisal akses jalan menuju sirkuit Sentul?

Menurut Irawan, akses ke Sentul saat ini sudah sangat baik, karena sangat dekat dengan pintu keluar tol Jagorawi. Di banyak negara lain, lokasi masuk sirkuit memang jauh sehingga orang mesti berjalan kaki 1-2 kilometer, untuk menghindari penumpukan massa dan kemacetan lalulintas.

"Dengan demikian, yang perlu diperbaiki adalah traffic management-nya. Misal, bagaimana membuat kantong-kantong parkir, pengaturan arus di jalan tol, dan lain-lain. Belajar dari pengalaman terakhir kali menggelar A1GP di 2006, Sentul pun sudah menyiapkan solusi-solusinya," tukas Irawan.

"Intinya, jika dipercaya pemerintah, Sentul siap. Bersama swasta, bergandengan tangan dengan pemerintah, kami siap memberikan yang terbaik untuk gelaran MotoGP Indonesia ini," simpul dia.

 

Sumber: detik