Serahkan ke BPS, Mentan tak Mau Ada Polemik Data Pangan Lagi

By PUBinfo Redaksi 14 Jan 2019, 14:33:18 WIB | dibaca : 69 pembaca

Serahkan ke BPS, Mentan tak Mau Ada Polemik Data Pangan Lagi

Foto: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tak ingin ada polemik dan perdebatan data produksi pangan dan pertanian. Hal itu disampaikannya usai membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian di Hotel Bidakara, Senin (14/1/2019). (CNBC Indonesia/Samuel Pablo)

Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tak ingin ada polemik dan perdebatan data produksi pangan dan pertanian. Hal itu disampaikannya usai membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian di Hotel Bidakara, Senin (14/1/2019).

"Data pertanian, kami kerja sama dan minta tanda tangan BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar Amran.

Mentan tak Mau Ada Polemik Data Pangan Lagi


Menurut dia, tugas pokok dan fungsi Kementan berkaitan dengan produksi, teknologi, dan penyiapan sarana serta prasarana pertanian.

Lebih lanjut, Amran pun mengklaim Indonesia sebenarnya sudah mencapai swasembada beras pada tahun lalu. Dia mengacu pada data produksi beras terbaru BPS yang dirilis pada September yang menunjukkan RI surplus 2,85 juta ton sepanjang 2018.

"Padi kita surplus kan, data BPS 2,85 juta ton. Jagung, kita sudah ekspor. Gula, satu-satu kita bereskan. Kedelai berikutnya," kata Amran.

Pekan lalu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menegaskan pentingnya sinkronisasi data pangan antar kementerian/lembaga supaya tidak menimbulkan kegaduhan terkait kebijakan impor seperti yang selama ini terjadi.

"Apa kita perlu impor atau tidak, kalau kita memang perlu impor, berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Intinya itu," ujar Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (10/1/2019).

Mentan tak Mau Ada Polemik Data Pangan Lagi


Buwas mencontohkan komoditas jagung. Kementan memperkirakan produksi jagung tahun 2018 mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Namun demikian, pemerintah memutuskan impor jagung untuk pakan ternak sebesar 100 ribu ton lantaran kekurangan pasokan kepada peternak.

Jumlah itu kemudian diputuskan ditambah sebesar 30 ribu ton yang akan direalisasikan di bulan Februari. "Pasti ada yang salah. Apakah salah datanya, salah petaninya atau salah pendistribusiannya. Ini nanti kita akan kaji sehingga ke depan tidak ada lagi kesalahan seperti itu," katanya.

 

Sumber : cnbcindonesia.com