RI Butuh Strategi Jitu Bikin Pertumbuhan Ekonomi Merata

By PUBinfo Redaksi 17 Jul 2018, 14:19:32 WIB | dibaca : 50759 pembaca

RI Butuh Strategi Jitu Bikin Pertumbuhan Ekonomi Merata

Menteri PPN / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan pada Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, Selasa (10/7). IDF 2018 mengusung tema sejalan dengan agenda Nawa Cita Presiden Jokowi. (Liputan6.com/HO/Bappenas)

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku pemerintah tengah menjalankan konsep pertumbuhan ekonomi yang berbasis pemerataan. Terlebih luas wilayah Indonesia cukup luas dan terdiri dari berbagai pulau.

Bambang menuturkan, sudah seharusnya pemikiran pembangunan berubah. Jika pemerataan ingin dijamin lebih baik, sejak awal perlu direncanakan strategi pemerataan sudah harus menjadi target pembangunan. 

Oleh karena itu, menurut dia, jangan sampai kegiatan pembangunan yang beriorientasi pada pertumbuhan malah membuat pemerataan semakin memburuk sehingga membuat persoalan kembali.

"Oleh karena itu, agar kita tidak terlalu banyak membuang-buang energi mengatasi kesenjangan wilayah akibat pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, sebaiknya aspek pemerataan sudah harus menjadi mainstream pembangunan. Tidak lagi hanya sekadar efek samping pembangunan,"  ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (17/7/2018).

Bambang menambahkan, saat ini, pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata antarwilayah merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yang berkontribusi sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Di sisi lain, pembangunan sosial dan ekonomi di luar pulau Jawa, khususnya bagian timur Indonesia mengalami ketertinggalan (seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia/IPM) meskipun daerah tersebut kaya sumber daya alam. 

Dengan kesenjangan antarwilayah di Indonesia yang bersifat kompleks dan multisektoral, berbagai upaya untuk mengatasinya, dinilai masih perlu ditingkatkan lagi. 

Dari berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, menurut Bambang terdapat beberapa kemajuan, di antaranya rasio ketimpangan Indonesia yang terus membaik. 

"Rasio ketimpangan atau yang dikenal dengan rasio gini Indonesia terus mengalami perbaikan sejak 2014," ujar dia.

Pada 2017, rasio gini Indonesia tercatat 0,391 dan pemerintah menargetkan untuk menurunkannya sampai 0,380 pada 2018.

Ditambah lagi, dalam kurun waktu tiga tahun, tingkat kemiskinan Indonesia menurun menjadi 10,12 persen pada 2017 dari 10,96 persen pada 2014. Indeks pembangunan manusia juga meningkat menjadi 70.81 persen pada 2017 dari 70,18 dari tahun sebelumnya.   

Selain antarwilayah, kata Bambang, ketimpangan juga terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak merata.

Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Hal ini, diprediksi semakin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar.

"Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal," ujar dia.

Untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi antarwilayah dan intrawilayah, Bambang menilai strategi yang di ke depankan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, yaitu pertama, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan. 

Kedua, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan pedesaan, dan kota-kota sedang. 

Ketiga, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.

 

Sumber : liputan6.com