KPK Pastikan 5 Pimpinan Tetap Jalanan Fungsi Pemberantasan Korupsi

By PUBinfo Redaksi 21 Sep 2019, 11:20:07 WIB | dibaca : 8097 pembaca

KPK Pastikan 5 Pimpinan Tetap Jalanan Fungsi Pemberantasan Korupsi

Foto: Ilustrasi

Jakarta - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan akan tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memastikan bahwa lima Pimpinan KPK juga tetap sah dalam mengambil kebijakan sampai masa jabatannya berakhir, meskipun sempat megembalikan mandat kepada presiden.

Hal ini, kata Febri, mengacu pada Pasal 32 ayat (3) UU KPK, yaitu: Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

"Sedangkan terkait jangka waktu pimpinan memegang jabatan ditegaskan pada Pasal 34 UU KPK, yaitu: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," kata Febri melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Kata Febri, lima Pimpinan KPK diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 133/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK masa jabatan Tahun 2015-2019 tertanggal 21 Desember 2015.

Maka, ia melanjutkan, dengan demikian terhitung sejak dilantik Presiden Republik Indonesia sejak 21 Desember 2015, maka sesuai dengan aturan yang berlaku, masa jabatan Pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 21 Desember 2019 nanti.

"Sekaligus setelah itu pelantikan terhadap Pimpinan KPK yang baru sebagaimana hasil yang telah dipilih oleh DPR-RI akan diproses lebih lanjut," ucapnya.

Menurut Febri, saat ini, tugas-tugas penindakan dan pencegahan terus dilakukan KPK di bawah kepemimpinan 1 orang ketua dan 4 wakil ketua KPK. Selain proses penyelidikan dan penyidikan baru, KPK juga akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pelarangan ke luar negeri, penggeledahan, penyitaan hingga penetapan tersangka baru hingga proses persidangan dan eksekusi.

"Karena pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti," tegasnya.

Selain itu, Febri melanjutkan, tugas pencegahan juga menjadi perhatian KPK, dan sejumlah tim sedang tersebar di banyak daerah dan instansi yang melaksanakan fungsi trigger mechanisme.

"Guna mendorong perbaikan sistem di lembaga-lembaga pusat ataupun daerah tersebut," ia mengakhiri.

 

Sumber : liputan6.com