Komisi Pemberantasan Korupsi Miliki Bukti Kuat Pidanakan Rommy

By PUBinfo Redaksi 23 Mar 2019, 10:02:50 WIB | dibaca : 51 pembaca

Komisi Pemberantasan Korupsi Miliki Bukti Kuat Pidanakan Rommy

Foto: Ilustrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memiliki bukti-bukti yang kuat atas dugaan perbuatan pidana anggota Komisi XI DPR yang juga Ketua Umum DPP PPP (mengundurkan diri) Muchammad Romahurmuziy (Rommy) dan dua tersangka lain.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, kemarin penyidik memeriksa Rommy sebagai tersangka penerima suap kasus dugaan suap jual beli pengisian atau seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama 2018/2019 untuk jabatan kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur dan kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Dalam pemeriksaan, penyidik mengambil sampel suara Rommy guna dicocokkan dengan sadapan komunikasi via telepon seluler.

Hal itu, menurut Febri, sebagai salah satu langkah untuk pembuktian dugaan perbuatan pidana Rommy saat perkaranya nanti masuk ke pengadilan. Febri mengatakan, KPK mempersilakan Rommy membantah terlibat, mengklaim hanya meneruskan rekomendasi pihak tertentu, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pejabat-pejabat Kemenag untuk menempatkan orang-orang tertentu dalam jabatan.

“Silakan saja tersangka (Rommy) membantah. KPK sudah memiliki bukti kuat yang sebelumnya kami peroleh tentang adanya komunikasi-komunikasi atau pertemuan yang membicarakan terkait dengan misalnya pengisian jabatan atau terkait dengan dugaan aliran dana atau hal-hal lainnya yang relevan. Tersangka RMY kami duga tidak bekerja sendiri dan kami sudah mengidentifikasi pihak di Kementerian Agama yang diduga bersama-sama,” ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah tersangka penerima suap anggota Komisi XI DPR yang juga Ketua Umum DPP PPP (mengundurkan diri) Rommy dengan tersangka pemberi suap Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muh Muafaq Wirahadi. Rommy diduga menerima suap Rp250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq.

Febri melanjutkan, pihaknya mempersilakan Rommy mengklaim bahwa dirinya hanya meneruskan rekomendasi atau aspirasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Asep Saifuddin Chalim (pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang juga putra pendiri Kiai Abdul Chalim) untuk Haris Hasanuddin maju menjadi kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Menurut Febri, bagi KPK, secara hukum yang paling penting adalah apakah Rommy mengungkap nama-nama pihak tertentu dalam pemeriksaannya kemudian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK itu mengatakan, selain menyampaikan keterangan ke penyidik, Rommy juga harus bisa menyertakannya dengan bukti-bukti. Dengan begitu penyidik akan mencermati, menindaklanjuti, dan mendalaminya.

“Jadi agar semuanya bisa diuji dengan alat bukti yang ada. Jadi relevansinya harus kita lihat. Bisa saja orang-orang menyebut nama siapa pun, namun tentu KPK punya tanggung jawab untuk melihat ada atau tidak relevansinya dengan pokok perkara. Bagi kami, di KPK sering terjadi tersangka menyampaikan bantahan,” paparnya.

Di sisi lain, jika memang Rommy yakin dengan informasi yang dimilikinya disertai dengan bukti-bukti pendukung, KPK mempersilakan Rommy mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Hanya syaratnya adalah informasi yang diberikan tersebut merupakan informasi yang benar dan didukung dengan bukti yang kuat. Selain itu informasi maupun keterangan Rommy jangan sampai setengah hati.

 

Sumber :  sindonews.com