Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Jokowi Bicara Visi Presiden di TV

By PUBinfo Redaksi 14 Jan 2019, 12:36:01 WIB | dibaca : 45 pembaca

Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Jokowi Bicara Visi Presiden di TV

Capres petahana nomor urut 01 Jokowi (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Bawaslu mengkaji pemaparan visi misi yang dilakukan calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah stasiun televisi. Pengkajian itu dilakukan Bawaslu untuk mengecek dugaan pelanggaran pada pemaparan visi misi itu.

"Mau di-pleno-kan," ucap anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi wartawan, Senin (14/1/2019).

Anggota Bawaslu lainnya, Mochammad Afifuddin, senada dengan Fritz. Mereka belum bisa bicara banyak mengenai itu karena belum ada hasilnya.

"Belum tahu. Ini baru mau pleno," kata Afifuddin saat dihubungi terpisah.

"Nanti kami sampaikan hasil kami ya," imbuh Fritz.

Jokowi sebelumnya memaparkan visi misinya sebagai presiden untuk 5 tahun ke depan. Pemaparan itu disampaikan dalam salah satu program acara yang disiarkan stasiun televisi swasta bertajuk "Visi Presiden".

Dalam acara itu Jokowi menyampaikan sejumlah hal seperti program rumah untuk milenial, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, hingga menyampaikan beberapa persoalan yang telah diselesaikan selama dirinya menjabat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya dalam Pasal 274 menyebutkan visi misi dan program masuk sebagai bentuk materi kampanye. Sedangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, tepatnya di Pasal 24 menyebutkan bila kampanye di televisi baru dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang yaitu 3 hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019.

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

(1) Materi kampanye meliputi:
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pasal 24 PKPU Nomor 23 Tahun 2018:

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

 

Sumber : detik.com