Agar Pembagian Merata, Mensos Minta Pemprov DKI Perbaharui Data Bansos

By PUBinfo Redaksi 04 Mei 2020, 10:30:21 WIB | dibaca : 182 pembaca

Agar Pembagian Merata, Mensos Minta Pemprov DKI Perbaharui Data Bansos

Foto: Ilustrasi

JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengimbau agar warga tidak mempersoalkan masalah data dan mengajak warga bergotong-royong dalam distribusi sembako. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar bahu membahu melawan Covid-19.

“Saya kira kita tidak usah ribut-ribut soal data. Semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong-royong. Kita ini masyarakat yang karakternya gotong-royong,” kata Juliari kemarin.

Mensos berharap agar semua warga mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah secara merata. Tapi, bagi mereka yang sudah menerima bansos dari pemprov atau dari siapa pun, sebaiknya tidak diberikan lagi, tapi dialihkan kepada keluarga lain yang belum menerima.

Hal tersebut dilakukan lantaran ada keterbatasan dari jumlah mengingat tidak semua warga di DKI Jakarta bisa diberikan sembako sehingga pendistribusian sembako merata di seluruh wilayah. “Tidak mungkin semua kita berikan, saya kira tadi bisa di lihat sendiri, dari RT/RW menyanggupi agar diatur dengan rapi sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan,” ungkapnya.

Juliari mengaku akan melakukan rapat dengan Pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi dan meminta data penerima bansos yang baru. “Hari ini saya akan rapat dengan gubernur DKI untuk meminta data baru agar yang dapat tidak itu-itu lagi,” ucapnya.

Kemensos menyalurkan bantuan sembako kepada 1,3 keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bodetabek dengan nilai bantuan Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu April sampai Juni.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat ditugaskan untuk meninjau langsung proses pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako Presiden di daerah Rawa Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peninjauan ini merupakan upaya memastikan pendistribusian berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Saya mendapat tugas untuk meninjau langsung pendistribusian bansos sembako Presiden di Rawa Badak Selatan RW 10 dan Rawa Badak Utara RW 08. Ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke masyarakat, khususnya keluarga yang terdampak Covid-19,” jelasnya.

Sesuai kebijakan Presiden terkait larangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masyarakat diberi kompensasi berupa bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini juga merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Total 784 paket bansos sembako didistribusi dengan rincian 236 paket bansos sembako di daerah Rawa Badak Selatan, Tanjung Priok, RW 10 dan 548 paket bansos sembako didistribusi di daerah Rawa Badak Utara, Tanjung Priok, RW 08 RT 01, 02, 03, dan 04.

Proses pendistribusian di Kelurahan Rawa Badak Selatan ini dihadiri juga oleh Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena. “Jujur saja, hanya bansos ini yang kita harapkan. Saya atas nama warga Rawa Badak Selatan mengucapkan terima kasih,” ungkapnya.

Ketua RW 08 Kelurahan Rawa Badak Utara Sudaryono menyampaikan di daerahnya ada satu warga yang merupakan buruh harian lepas. Warga tersebut mengungkapkan rasa syukurnya ketika mendapat bansos sembako Presiden. “Alhamdulillah, hari ini saya dapat sembako dari Bapak Presiden. Saya senang. Terima kasih Pak Presiden,” kata Muhammad Yusup, pedagang mi di RT 04 RW 08.

Bansos sembako senilai Rp300.000 terdiri atas beras, minyak goreng, kecap, sambal, mi instan, kornet, sarden, susu, teh celup, dan sabun mandi. Bansos akan disalurkan dua kali dalam satu bulan sehingga total bansos sembako yaitu Rp600.000 /orang/bulan. Bansos sembako ini disalurkan selama tiga bulan mulai April 2020.

Pemenuhan kebutuhan dasar ini juga bertujuan untuk meminimalisasi aktivitas warga untuk keluar rumah. Terlebih saat ini DKI Jakarta sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga beberapa aktivitas seperti bekerja, belajar, dan beribadah dilakukan di rumah masing-masing.

Jika masyarakat menemukan permasalahan bantuan sosial dari Kemensos yang salah sasaran, terjadi penyelewengan, atau pungutan liar, bisa langsung adukan ke Nomor Hotline Bantuan Sosial Kemensos di 0811 1022 210. Atau, bisa juga melalui e-mail di bansoscovid19@kemsos.go.id. Hotline ini bukan hotline untuk pendaftaran penerima bantuan sosial.

 

Sumber : sindonews.com